Kuasa Hukum Pemohon DR.Sulistyowati, SH, MH: Kepala Daerah, ASN 2022 Terindikasi Inkonstitusional

Rabu | 02 Februari 2022 | 11:13:50 WIB
Kejaksaan Agung RI

FOTO : ISTIMEWA/MEDIAKOTA

MEDIAKOTA.COM,-Jakarta
Penasihat hukum, Dr. Sulistyowati, SH, MH, dkk pada 25 Januari 2022 kemarin telah mendaftarkan permohonan pengujian undang-undang dengan pemohon Dr. ( Can. ) Dewi Nadya Maharani S.H, M.H, dkk di Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 201 Ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang terdaftar dengan nomor register 15/PUU-XX/2022.

Kami sedang menunggu hari pertama sidang perkara yang dimaksud. Kenapa perlu dilakukan pengujian undang-undang? Karena ketiadaan pilkada di 2022 dan 2023 tidak hanya menghilangkan hak warga negara untuk memilih namun juga mempunyai banyak risiko karena menurut undang-undang 10/2016 akan ada pengangkatan Penjabat kepala daerah dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini menimbulkan kurangnya semangat otonomi daerah yang menghendaki pemimpin dipilih oleh rakyat selain jika ASN yang menjabat tentu rawan intervensi dari berbagai pihak. Dengan adanya undang-undang ini maka 101 kepala daerah yang habis masa jabatannya di tahun 2022, 7 diantaranya Gubernur akan digantikan oleh ASN dan kepala daerah yang habis masa jabatannya di tahun 2023.

Demikian dikatakan kuasa hukum, para pemohon, Dr, Sulistyowati, SH, MH baru-baru ini (2/2/2022).

Dikatakannya, sebanyak 170 kepala daerah, 16 diantaranya adalah Gubernur dipaksa berhenti menjabat dan digantikan ASN. Begitu banyak masalah timbul akibat adanya Pasal 201 Ayat (10) dan ayat (11) undang-undang 10/2016. Oleh karena itu kami memandang wajib dilakukan judicial review untuk mengembalikan hak-hak sebagai warga negara, baik bagi yang mempunyai hak memilih maupun dipilih," terang Sulistyowati. (f/red)